sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan. Untuk kepentingan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan secara Nasional, maka Daftar Urut Kepangkatan golongan IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a dari masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga tertinggi. sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan

Selain itu, konsideran juga memuat landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan surat dan menunjukkan bagian – bagian yang harus ditulis dalam surat. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; b. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Daftar Urutan Golongan Pangkat PNS. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. a. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa peraturan pemerintah berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki pangkat yang berbeda-beda. Pembuktian hak lama . Proses pembuatan laporan dan data statistik kepangakatan yang lambat menyebabkan informasi yang diperoleh tidak selalu akurat. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut. Cara Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS)Sistem Informasi Kepangkatan pada Universitas Diponegoro. Saeffurqon. Ketentuan yang mengatur DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK) pegawai negeri sipil dapat di temukan dalam : 1. DAFTAR URUT KEPANGKATAN OLEH: AYU ROSNA HAMIDAH NIM: 160412607053 . Perubahan nomor urut dalam daftar urut kepangakatan (DUK) 1. Penyusunan dan pengolahan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dinilai masih sembarangan dan tidak mengikuti asas sistem Administrasi Kepegawaian yang baik dan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1. 24 September 1960, yang dikenal dengan UUPA, merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kualifikasi Pelaksana. H. Seluruh PNS wajib memiliki daftar urut kepangkatan unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan duk yang disusun secara berturut-turut sesuai PP No 15 Tahun - 394… wulandari123ayu wulandari123ayu 10. DASAR HUKUM 1 Peraturan Pemefintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Perka BKN No 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identtas PNS, Keneikan. 55, tambahan lembaran negara no. Pelaksanaan cuti hanya dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan. Daftar. Tutup saran Cari CariDAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 7 Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli. _____, Undang. Pimpinan Kesekretariatan lembaga tertinggi negara. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi negara; DUK dibuat sekali dalam setahun; Penjabat pembuat DUK diantaranya menteri, jaksa agung, pimpinan kesektarisan lembaga tertinggi negara, pimpinan pemerintah non departemen, gubernur dan penjabat lain yang ditentukan oleh. Dear all, sekedar berbagi info tentang daftar urut kepangkatan pns: Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Landasan Hukum. Hal itu pula yang membedakan peran serta tanggung jawab yang diemban dalam kepangkatan PNS. Tetapi untuk penggunaan praktis dan berdasrkan pertimbangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibina dan lokasi. Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan,. 15 Tahun. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Lahir : (56 Thn, 03 Bln) IV/d Penganalisis Data Kerjasama Teknik Pada Sub Bagian Kerjasama Teknik, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 15 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 1979 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 25 Juni 1979. Peraturan dan Kebijakan; POSBAKUM; Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara. 476 5 Ibid. Zona Integritas . Daftar Urut Kepangkatan. Kenaikan Pangkat Anumerta · Landasan Hukum Ketentuan yang mengatur pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat ditemukan dalam : 1) Pasal 19 ayat 6 UPK 1974 2) Pasal 19 sampai dengan pasal 25 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1980. 4. Oct. Masa kerja; 4. Oleh Karena itu, DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara terus-menerus. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Polisi yang dapat meminta pembuatan Visum et Repertum adalah Penyidik Polri yang memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua. Undang-Undang No. pembuatan daftar tanah; e. 2. Sebutkan Ukuran Penentuan Nomor Urut Duk. . Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu bahan. Pembuatan DUK a. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 1. Informasi Hukum dan Peraturan. Subdirektorat Penyusunan Rancangan. Daftar urut kepangkatan dibuat sekali dalam setahun. Daftar Urut Kepangkatan Pengadilan Agama Bulukumba. diklat. tmt ruang, tmt 3 4 iv/e 2 dr. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut ketingkatan kepangkatan; b. WbVideo ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek kelompok presentasi tentang Materi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai, mapel OTK. PPH. c. 1 jan 2010. K. M. Back. Daftar Urut Kepangkatan 2020 --> Klik Disini. com. Mengetik surat permintaan data pendukung kepegawaian terbaru kepada. 2021 Wirausaha. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sertifikat Keahlian Kerja (Ska) Dan Sertifikat Keterampilan Kerja (Skt) Adalah Dua Jenis Sertifikat Yang Berbeda. Sebutkan landasan hukum pembuatan Daftar Urut Kepangkatan! DUK dibuat berdasarkan landasan hukum : • Undang-Undang No. PP no. Membuat daftar tunjangan keluarga (KP4). B. 1 pt. 11 MUSTAFA,SKM 19780817 200604 1 013 Lk III/b 01/04/2010 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 01/4/2011 6 9 ~ ~ ~ FKM IKM S1 2003 Samalanga (Aceh Utara) 17 Agustus 1978 ~. Namun nyatanya dampak negatif. 1) Daftar urut kepangkatan di buat untuk seluruh pegawai negeri sipil dari satuan organisasi Negara. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. adanya kepentingan pemerintah dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai landasan untuk melaksanakan kebijaksanaan administrasi. Perwira pertama adalah struktur kepangkatan yang berada di bawah. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 201 1. Admin blog Daftar Ini 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan dibawah ini. kepegawaian daftar urut kepangkatan (duk) 1. jabatan; c. Dasar hukum pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan pp no. Bidasari, MM NIP. Pimpinan pemerintah non- departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing - masing. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi negara; DUK dibuat sekali dalam setahun; Penjabat pembuat DUK diantaranya menteri, jaksa agung, pimpinan kesektarisan lembaga tertinggi negara, pimpinan pemerintah non departemen, gubernur dan penjabat lain yang ditentukan oleh. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1. Daftar Urut Kerja. Ketentuan yang mengatur DAFTAR URUT. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. UU (Undang- Undang) Nomer 5 pada Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dalam sejarah hukum *Indonesia, terutama sejak awal-awalOrde Bam kita inelihat pulihnya peranan hukum dan Jergeseran tema dari "hukum revolusi" padademokrasi terpimpin menjadi hukum yang lebih serasi dengan. 1. ( III a) Staf S1 Ilmu Hukum STIH. Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK. ly/UU12_2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU. Memahami Tata Cara Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Keterkaitan Peralatan/perlengkapan - 1. 24 b. c. PP No. 3041). Close suggestions Search Searcha. Jul 13, 2021. 43 tahun 1999 : Perubahan atas UU No. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. 3. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut ketingkatan kepangkatan; b. Nama SOP. Dasar Hukum. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan mengenai penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yangJakarta - . P4 Konstektual 4. unit kerja alamat: sd negeri 1 batu ampar: jl. Surat Edaran Nomor. Landasan Hukum -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974 -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil 2. PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih. Untuk kepentingan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan secara Nasional, maka Daftar Urut Kepangkatan golongan IV/e sampai dengan golongan ruang IV/a dari masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga tertinggi. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. Pengaturan kertas kerja, yaitu pengaturan jenis kertas, margin, jenis dan ukuran huruf, serta pencantuman kop surat. DAFTAR URUT KEPANGKATAN 1. Beranda/Detail Download. 15 Tahun 1989 c. 3. KD 7 Kepegawaian kuis untuk 11th grade siswa. I, MA III/d Sepala/Adumla/PIM IV 2014. Gugatan / Permohonan Mandiri; Gugatan Sederhana; Biaya Perkara; Hakim Mediator;. Pejabat pembuat DUK : 1). 2 Tahun 2014 (Pasal 1. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Ketentun yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. penyediaan dan pengolahan bahan untuk penyusunan daftar urut kepangkatan dan. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan; Pimpinan Dari Masa Ke Masa; Visi dan Misi; Tugas Pokok dan Fungsi;. OT. Hak CiptaPembuatan peta daftar pendaftaran. Jaksa Agung. Silih berganti bangsa penjajah yang melakukan aksi kejamnya pada Indonesia selama hampir tiga ratus lima puluh tahun. 3. T. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,. Musliadi S. 5 tahun 1979 tentang DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS. co. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d di atas, diatur oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga. ADM. Pangkat; Sistem Informasi Kepangkatan pada Universitas Diponegoro. 2. Dasar Hukum Tata Cara Pembuatan Keputusan Bahwa peraturan yang berhubungan tata cara 1. Menteri. PP No. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, UUD 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Denagan DUK tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam. hukum, ilmu pengertian dan filsafat hukum perburuhan. 14. Kelima sila Pancasila memuat hak asasi manusia dengan penjabaran. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil . TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut: a. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyusunan surat keputusan harus. A. Fungsi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam pembuatan daftar urut kepangkatan tentu ada kegunaan dan fungsi dalam pembuatannya, antara lain: Sebagai bahan obyektif yang digunakan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pembinaan karier akan lebh mudah. Daftar Urut Kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena itu Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus-menerus. 43 tahun 1999 : Perubahan atas UU No. pangkat; b. Simak dan perhatikan ketentuan dalam membuat Daftar Urut Kepangkatan PNS yang baik dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut: Pegawai/guru yang memiliki pangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. LANDASAN HUKUM AKREDITASI Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. DUK. Proses pembuatan laporan dan data statistik kepangakatan yang lambat menyebabkan informasi yang diperoleh tidak selalu akurat. Rajawali. 29 Tahun 1954 Tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 36 Finna Dwiyanti Biro SDM Rancangan Pembuatan Motion Graphic Mengenal Lebih Jelas Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal#PahamPengawasan" 37 Frisca Arta Mulia S Biro SDM Pembuatan Panduan Penayangan Konten Televisi di Lobby BPKP 38 Helen Serta Suhartiti Biro SDM Pemberkasan Arsip Aktif Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Periode Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yang. Minggu ini. 1. (4) Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3, harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Atasan pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada. daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil unit organisasi : rsud arifin achmad tempat: pekanbaru nama nama pns rsud arifin achmad provinsi riau tahun 2011 no nama 1 2 1 dr. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil; b. Berikut ini adalah ketentuan -ketentuan dalam pembuatan DUK : 1. PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli. 21 memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat. 56 Tahun 1999 Tentang. Kekuasaan tersebut tidak berlangsung lama.